Jakarta, TR – Sertipikat tanah yang masih memakai nama orang tua tentu memuat banyak risiko hukum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional memberi peringatan keras. Kondisi ini membuat aset tanah sulit dimanfaatkan secara optimal oleh anak atau ahli waris.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, memberi penjelasan penting terkait hal tersebut. Pejabat ini menegaskan bahwa penundaan balik nama membawa dampak buruk bagi keluarga.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Pewarisan bertingkat membuat masalah hukum semakin rumit. Ahli waris tingkat pertama yang wafat tanpa balik nama akan mengalirkan masalah ke cucu atau ahli waris pengganti. Jumlah pihak yang terlibat melonjak drastis. Keputusan menjadi sulit tercapai karena banyak pihak harus memberi persetujuan.
Transaksi jual beli juga menemui jalan buntu. Bank menolak pengajuan pinjaman dengan jaminan sertipikat bermasalah. Aturan hukum mewajibkan pemilik sah yang tercatat untuk melakukan transaksi. Proses administrasi pewarisan wajib selesai sebelum pemilik baru melakukan tindakan hukum.
Imbauan Resmi Pemerintah
Pemerintah meminta warga segera mengurus balik nama. Kantor Pertanahan siap melayani proses peralihan hak waris setiap hari kerja. Warga cukup membawa dokumen pendukung yang sah ke kantor pertanahan terdekat.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.(ATR/BPN)
