MANADO, TR – Dinamika yang berkembang di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Maxi Egeten, S.I.P., M.Si., menilai Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) perlu mengevaluasi kebijakan organisasi agar tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Maxi Egeten saat ditemui media di ruang kerjanya pada Selasa (4/8/2026). Selain sebagai akademisi, ia juga masih tercatat aktif sebagai Pengurus Pokja Pria/Kaum Bapa (PKB) Sinode GMIM.
Menurut Dr. Maxi Egeten, GMIM merupakan organisasi gereja Protestan yang memiliki struktur organisasi yang tertata, mulai dari tingkat Kolom hingga Sinode. Karena itu, BPMS memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan organisasi dengan berlandaskan Alkitab, Tata Gereja, dan teologi Calvinis.
Namun, ia menilai BPMS saat ini terkesan keluar dari kebijakan organisasi yang semestinya. Ia juga mengingatkan pentingnya gereja menjaga jarak dari politik praktis.
“BPMS harus membangun paradigma berpikir yang bertujuan membangun citra positif sebagai organisasi independen bukan organisasi politik dan menjalin hubungan baik dengan beberapa lembaga pemerintah termasuk Polda Sulut,” tegas Dr. Maxi Egeten.
Dr. Maxi Egeten juga menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait institusi kepolisian. Menurutnya, langkah Kapolda Sulawesi Utara tidak tepat jika dinarasikan sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal GMIM.
Ia menilai Kapolda Sulut telah menjalankan tugas sesuai kewenangan dalam penegakan hukum. Menurutnya, langkah tersebut justru menjadi bagian dari penyelesaian berbagai persoalan yang muncul akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kapolda bertindak dalam koridor penegakan hukum dengan berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah, bukan intervensi apalagi cawe-cawe dalam kebijakan organisasi GMIM,” tambahnya menjelaskan.
Ajak Fokus pada Agenda Strategis Gereja
Dr. Maxi Egeten juga menyayangkan adanya upaya menjatuhkan Kapolda Sulut melalui narasi dan pendapat yang disampaikan kepada sejumlah organisasi partai politik maupun lembaga negara di Jakarta.
Menurutnya, langkah tersebut tidak mencerminkan nilai yang diajarkan Alkitab sebagai pedoman utama organisasi gereja.
Sebagai penutup, Dr. Maxi Egeten mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mendoakan Kapolda Sulut sebagai kader GMIM dan aset daerah yang akan menempati posisi strategis di tingkat nasional.
Ia juga menyarankan agar BPMS memusatkan perhatian pada tugas utama gereja, terutama menyukseskan agenda Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) yang dinilai menjadi kebutuhan penting dan mendesak bagi organisasi GMIM.(Tim)
