JAKARTA, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginginkan target PTSL tahun 2027 ditambah. Beliau menegaskan bahwa penambahan sasaran sertifikasi tanah massal ini sangat penting untuk memperluas kepastian hukum bagi masyarakat pemilik lahan. Oleh karena itu, kementerian akan menggenjot pendaftaran tanah secara lengkap di berbagai wilayah desa.
Pemerintah menilai pendaftaran tanah berbasis wilayah memiliki dampak positif yang besar. Menurut Nusron, program strategis ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam satu desa secara bersamaan. Langkah tersebut mencakup area rumah tinggal, pertanian, perkebunan, tempat ibadah, hingga tanah makam.
Selanjutnya, rencana penambahan ini disampaikan secara resmi dalam forum legislatif. “Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
Selain fokus pada penambahan target PTSL tahun 2027, pihak kementerian juga menyiapkan skema sertifikasi gratis. Program ini ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum terjangkau oleh skema reguler. Langkah tersebut sekaligus menjadi komitmen nyata untuk mendukung program pembangunan Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo Subianto.
Nusron kembali memaparkan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. “Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” jelas Menteri Nusron.
Kolaborasi untuk Menyasar Rumah Swadaya
Kementerian ATR/BPN kini membuka ruang kolaborasi yang luas dengan pemerintah daerah serta anggota DPR RI. Sinergi ini bertujuan untuk mengidentifikasi warga yang berhak menerima bantuan secara tepat sasaran. Contohnya, rumah MBR yang pernah mendapat program bedah rumah pada periode 2016-2025 kini bisa diusulkan mendapat sertifikat gratis.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyambut baik usulan penambahan sasaran sertifikasi tanah massal ini. Pihak parlemen sepenuhnya siap mengawal realisasi kebijakan anggaran tersebut. “Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” ungkap Dede Yusuf.(ATR/BPN)
