JAKARTA, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Umpan Balik (Feedback) Pemetaan Kompetensi Pegawai pada Rabu (19/08/2026). Acara yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini bertujuan membantu pegawai memahami kemampuan diri dan area pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penilaian kompetensi yang terlaksana saat Pelatihan Dasar (Latsar). Penilaian tersebut mengukur kemampuan individu sekaligus peta kekuatan organisasi.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM, Heri Mulianto, menyampaikan bahwa seluruh data asesmen kini telah masuk ke sistem digital milik kementerian.
“Hasil penilaian kompetensi sudah kita masukkan ke dalam SINTEN (Sistem Informasi Kompetensi). Sesi Feedback ini menjadi momentum yang baik untuk arah pengembangan ke depan Bapak/Ibu seperti apa. Bapak/Ibu juga dapat mengetahui kompetensinya seperti apa, baik kompetensi manajerial sosial kultural maupun aspek teknis, termasuk di mana kekurangannya,” ujar Heri Mulianto.
Heri Mulianto menjelaskan bahwa hasil feedback ini menjadi dasar penyusunan individual development plan (IDP). Penyusunan plan ini akan menentukan pelatihan yang tepat bagi setiap pegawai.
“Ini juga membantu pegawai melihat standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatannya. pegawai dapat mengetahui kompetensi yang masih dimiliki dan langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhinya. Jadi bukan hanya melihat kondisi kita saat ini, tetapi juga melihat apa yang akan kita tuju dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana,” tuturnya.
Para PNS alumni Latsar 2025 mengikuti sesi one on one atau tatap muka langsung bersama asesor aparatur. Sesi asesmen pada Rabu (19/08/2026) melibatkan sebanyak 18 pegawai. Sementara itu, 13 pegawai lainnya dijadwalkan mengikuti sesi asesmen pada Kamis (20/08/2026).
Dukungan Penuh untuk Transformasi Organisasi
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk mendukung perubahan struktur di lingkungan kementerian. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan penerapan sistem Organisasi Berbasis Wilayah pada Senin (17/08/2026) di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
Penerapan sistem baru ini memengaruhi penataan posisi jabatan serta standar kebutuhan kemampuan pegawai di lapangan.
Menurut Budi Santosa, penerapan Organisasi Berbasis Wilayah tersebut akan berdampak pada penataan jabatan dan kebutuhan kompetensi pegawai. “Ini jadinya Kepala Seksi di Kantah terbagi ke dalam 6 wilayah sesuai kapasitas dari Kantah masing-masing. Ini bisa menjadi momentum dalam mempersiapkan kebutuhan tersebut melalui penilaian kompetensi pegawai ini,” pungkasnya.(ATR/BPN)
