JAKARTA, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini tengah mempercepat langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, secara resmi meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI terkait rencana transformasi STPN jadi ikatan dinas. Upaya ini bertujuan agar sekolah kedinasan ATR/BPN tersebut mampu mencetak tenaga ahli yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.
Dalu Agung Darmawan menyampaikan permohonan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (14/04/2026). Ia menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang handal menjadi kunci keberhasilan tata kelola pertanahan nasional. Oleh karena itu, perubahan status menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis ikatan dinas dianggap sebagai solusi jangka panjang yang paling efektif.
Pihak kementerian melihat bahwa langkah ini akan memastikan lulusan siap kerja sejak hari pertama mereka bergabung.
“Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan SDM pertanahan dan tata ruang yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas,” ujar Dalu Agung Darmawan di hadapan pimpinan rapat.
Kementerian telah menetapkan landasan hukum melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Dalam kebijakan baru ini, pihak sekolah melakukan penataan program studi dengan fokus pada penguatan program Sarjana Terapan. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan riil sektor pertanahan yang semakin kompleks di masa depan.
Saat ini, Politeknik Agraria STPN memiliki fasilitas pembelajaran yang sangat memadai untuk mendukung transformasi STPN jadi ikatan dinas. Berbagai laboratorium canggih seperti sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, hingga kartografi sudah tersedia. Selain fasilitas fisik, sistem pendidikan berbasis asrama tetap menjadi unggulan guna membentuk karakter disiplin para peserta didik.
Kebutuhan tenaga ahli di bidang pertanahan saat ini memang masih sangat besar, terutama pada jabatan fungsional. Dalu mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ketersediaan dan kebutuhan formasi di lapangan. Sebagai contoh, dari kebutuhan lebih dari 21.000 formasi Penata Pertanahan, saat ini baru sekitar 4.800 posisi yang berhasil terisi oleh personel yang ada.
Kinerja anggaran sekolah ini juga menunjukkan tren yang sangat positif dalam tiga tahun terakhir. Realisasi anggaran yang mencapai di atas 97 persen mencerminkan manajemen yang sehat dan profesional. Dengan modal tersebut, kementerian sangat optimis bahwa proses transisi menuju sekolah kedinasan yang modern akan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak besar bagi publik.
Tanggapan Positif dari Komisi II DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memberikan respon positif terhadap paparan Sekretaris Jenderal tersebut. Namun, ia mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN melakukan koordinasi lintas lembaga secara intensif. Persiapan yang matang dengan Kementerian PANRB sangat diperlukan agar status ikatan dinas ini memiliki landasan operasional yang kuat dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, memimpin jalannya rapat yang juga dihadiri oleh berbagai pejabat pimpinan tinggi lainnya. Diskusi ini menandai babak baru bagi masa depan pendidikan pertanahan di Indonesia. Melalui dukungan legislatif, visi untuk memiliki SDM unggul melalui transformasi STPN diharapkan dapat segera terwujud demi pelayanan pertanahan yang lebih baik.(ATR/BPN)
