JAKARTA, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan agenda pengawasan internal melalui Webinar Entry Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja ATR/BPN 2026 pada Senin (13/04/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa Audit Kinerja ATR/BPN 2026 menjadi instrumen vital untuk menjamin seluruh program kerja berjalan efektif. Melalui pengawasan kinerja pertanahan ini, institusi ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa evaluasi program kerja merupakan cermin untuk melihat kesesuaian tindakan dengan tujuan besar kementerian. Ia merujuk pada pengalaman pemeriksaan sebelumnya yang menunjukkan perlunya perbaikan instrumen kebijakan secara berkala.
“Dari pengalaman kita melihat audit kinerja dari BPK menunjukkan berbagai instrumen kebijakan yang harus diperbaiki, untuk menyesuaikan kembali sesuai kondisi yang ada, untuk menguji apakah organisasi benar-benar menjalankan sesuai dengan tujuan,” ujar Sekjen ATR/BPN secara daring.
Oleh karena itu, pemeriksaan internal ATR/BPN ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali gerak organisasi dengan target nasional. Sekjen juga menyoroti bahwa temuan masalah seringkali muncul akibat lemahnya kualitas perencanaan di tingkat awal.
Pihak kementerian menginstruksikan seluruh unit kerja pusat hingga daerah agar mempertajam indikator kinerja mereka. Perencanaan yang tidak realistis sering menjadi pemicu deviasi anggaran yang merugikan efisiensi organisasi.
“Kita harus memastikan bahwa sebuah program yang dijalankan benar-benar logis, terukur, sesuai dengan target kinerja. Banyak deviasi yang terjadi justru karena perencanaan tidak realistis atau indikatornya tidak jelas, ini yang harus kita koreksikan,” tegas Sekjen ATR/BPN.
Selanjutnya, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk membangun pemahaman bersama. Tim audit mengedepankan prinsip kolaborasi daripada sekadar mencari titik lemah administratif atau teknis di lapangan.
Integritas Anggaran dalam Pemeriksaan Internal ATR/BPN
Pudji Prasetijanto Hadi menjamin bahwa proses pengawasan ini mengutamakan transparansi penggunaan dana negara secara menyeluruh. Ia mengajak jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan untuk tidak merasa terintimidasi oleh kehadiran tim inspeksi pusat.
“Di sini saya tidak mencari kesalahan. Tapi ingin bersama-sama bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah kita terima, 1 Rupiah pun kita pertanggungjawabkan,” jelas Pudji Prasetijanto Hadi.
Akhirnya, Irjen mengingatkan bahwa pengorganisasian yang benar adalah kunci suksesnya sebuah pelayanan publik. Jika perencanaan sudah matang, maka manfaat program tersebut akan langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan.
“Kita akan tentukan tujuannya apa, outcome-nya bagaimana, berdampak apa tidak programnya kepada masyarakat,” pungkasnya.(ATR/BPN)
