MAKASSAR, TR – Situasi mencekam kembali menghantui warga di Lorong Nirmalasari, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 11, Kota Makassar. Kelompok ormas melakukan penutupan paksa terhadap akses jalan Wisma Nirmalasari yang merupakan jalur masuk utama bagi penghuni dan tujuh kepala keluarga di wilayah tersebut.
Tim Advokasi Nirmalasari menyebut tindakan berulang ini sebagai aksi premanisme berkedok massa yang merampas hak dasar warga. “Para pelaku menutup akses ini secara brutal sejak 24 Februari kemarin,” ujar Koordinator Tim Advokasi, Mangatta Toding Allo, dalam konferensi pers pada Rabu (25/2/2026).
Konflik ini bermula saat sekelompok orang menumpuk batu gunung di sepanjang lorong pada November tahun lalu. Namun, aksi tersebut semakin parah pada pekan ini karena pelaku memasang atap seng hingga melakukan pengecoran permanen di tengah jalan.
Mangatta menjelaskan bahwa Budiawan Caronge dan kawan-kawan memimpin langsung gerakan penutupan tersebut. Pihak advokasi menilai pola penutupan yang berulang ini menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, warga merasa tidak aman karena ormas terus memberikan tekanan massa di lapangan.
Persoalan ini tidak hanya sebatas penutupan fisik jalur masuk publik. Tim advokasi mengungkapkan bahwa terdapat sengketa terkait perubahan luas pada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang secara tiba-tiba menghapus keberadaan akses jalan tersebut.
Padahal, Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencatat lokasi lorong itu sebagai jaringan jalan resmi. “Kami mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera memberikan klarifikasi mengenai validitas sertifikat itu,” tegas Mangatta.
Merespons tekanan massa yang terus berlanjut, Tim Advokasi Nirmalasari telah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ke Polda Sulawesi Selatan. Mereka meminta aparat penegak hukum bertindak profesional guna menghentikan praktik main hakim sendiri oleh kelompok tertentu.
Kepolisian harus menjamin keamanan warga agar akses jalan Wisma Nirmalasari kembali berfungsi normal bagi publik. Hingga saat ini, warga masih menunggu ketegasan aparat untuk membuka kembali blokade permanen yang memutus urat nadi kehidupan mereka.(Tim)
