Jakarta, TeropongRakyat.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan anggaran tersebut terbagi untuk tiga program utama: dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. Dari total anggaran, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, sedangkan Rp3,023 triliun untuk kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan mencapai Rp1,8 triliun,” jelas Nusron, didampingi Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan.
Selain itu, ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik 9,12% dibanding tahun sebelumnya. Target ini didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, sementara Rp44,65 miliar berasal dari layanan umum.
Nusron menegaskan pihaknya akan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran dengan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan DPR RI dalam memperkuat program pertanahan dan tata ruang.
“Kami berharap seluruh program tahun 2026 berjalan optimal dengan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” ujar Nusron.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.(GE/YZ)
