Jakarta, TR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas dan kualitas sistem penilaian tanah nasional.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI yang digelar pada Senin (23/02/2026).
Menurutnya, MAPPI memiliki posisi sentral sebagai penjaga standar, etika, serta kompetensi profesi penilai di Indonesia. Peran tersebut dinilai krusial untuk memastikan sistem penilaian tanah berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy Dermawan.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi, di antaranya perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS).
Kegiatan tersebut diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, Wamen Ossy menyoroti sejumlah kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian tanah, termasuk potensi risiko hukum yang dapat dihadapi penilai. Ia menekankan pentingnya pemahaman regulasi, kehati-hatian profesional, serta dokumentasi teknis yang kuat guna meminimalkan potensi sengketa.
“Webinar ini merupakan wujud perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ossy menegaskan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui regulasi yang adaptif dan sistem yang terintegrasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kokoh serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, perlindungan profesi penilai bukan hanya demi kepentingan anggota, tetapi juga untuk menjamin kepentingan publik atas hasil penilaian yang objektif dan profesional.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan organisasi profesi, sistem penilaian tanah nasional diharapkan semakin kredibel, transparan, dan mampu mendukung kepastian hukum di sektor pertanahan Indonesia.(ATR/BPN)
