JAKARTA, TR – Peningkatan mobilitas masyarakat terus memicu kenaikan emisi karbon nasional. Sektor transportasi kini menyumbang sekitar 150 juta ton emisi CO₂. Dari jumlah itu, 73 persen berasal dari 166 juta kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi upaya dekarbonisasi nasional. Karena itu, berbagai pihak mulai mendorong langkah strategis untuk mempercepat transisi menuju kota rendah karbon dan sistem transportasi berkelanjutan.
Universitas Pertamina bersama pakar global dan pelaku industri pun membahas solusi tersebut dalam forum Studium Generale Sustainability bertema “Global Insights for Local Action: Bridging Academia and Industry in Energy Transition” pada 21 Mei 2026.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya berbicara soal pergantian bahan bakar.
“Untuk mewujudkan NZE 2060, Pertamina proaktif membangun ekosistem kota cerdas melalui diversifikasi energi hijau dan transportasi terintegrasi, seperti pengembangan biodiesel B50 hingga infrastruktur kendaraan listrik,” jelas Agung dalam Studium Generale Sustainability di Universitas Pertamina, 21 Mei 2026.
Agung menilai komitmen tersebut semakin kuat melalui langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kedaulatan energi nasional.
Forum tersebut menghadirkan sekitar 200 peserta dari berbagai sektor. Akademisi, pelaku industri, hingga pemangku kebijakan ikut membahas masa depan kota hijau dan energi berkelanjutan di Indonesia.
Profesor dari USC Sol Price School of Public Policy sekaligus Direktur METRANS Transportation Consortium, Prof. Marlon Boarnet, menilai desain kota memiliki peran penting dalam menekan emisi karbon.
“Kota hijau berawal dari tata ruang yang memprioritaskan integrasi transportasi publik. Riset saya menunjukkan masyarakat di radius seperempat mil dari stasiun kereta menggunakan kendaraan pribadi sekitar 35 persen lebih sedikit,” paparnya.
Menurutnya, integrasi transportasi publik mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan polusi udara di kawasan perkotaan.
Direktur Transformation, Digitalization, dan Sustainability PT Pertamina Patra Niaga, Tenny Elfrida, menjelaskan bahwa Pertamina terus memperluas ekosistem energi hijau di sektor transportasi.
“Pertamina turut berkontribusi membangun infrastruktur kendaraan listrik nasional dengan mencatatkan porsi 24 persen dari total transaksi energi SPKLU melalui 68 stasiun pengecasan, 98 roaming charging station, dan 101 stasiun penukaran baterai, serta menghadirkan Biosolar B35, Pertamax Green 95 (5% bioetanol), dan membangun pabrik bioetanol terintegrasi di Glenmore, Banyuwangi untuk keberlanjutan bahan baku,” urai Tenny.
Ia menambahkan, ekspansi transisi energi kini juga menyasar sektor laut dan udara. Pertamina mulai memanfaatkan dual fuel, green ammonia, panel surya dek kapal, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF) J2.4 berbasis minyak jelantah atau used cooking oil.
Seluruh layanan tersebut kini terintegrasi dalam aplikasi smartphone untuk mempermudah akses masyarakat terhadap energi hijau.
Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. techn. Djoko Triyono, M.Si., mengatakan forum tersebut menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan.
“Selain mencetak lulusan berkemampuan hijau (green skills) lewat program pascasarjana baru, UPER berkomitmen pada riset lokal. Melalui Sustainability Center, peneliti kami aktif dalam studi dan advokasi kebijakan seperti biodiesel B50 serta dekarbonisasi industri demi memberikan solusi nyata di lapangan,” ujar Prof. Djoko.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan riset dan inovasi yang dapat mendukung target net zero emission Indonesia.
Sinergi Jadi Kunci Kota Rendah Emisi
Forum ditutup oleh Kepala Otorita IKN periode 2022–2024, Prof. Dr. Ir. Bambang Susantono, MCP, MSCE, Ph.D. Ia menekankan pentingnya keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan transportasi urban rendah emisi.
“Ini hanya bisa terwujud melalui sinergi antara akademisi sebagai penghasil talenta hijau, industri sebagai pembangun teknologi, serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan,” pungkas Dr. Bambang.(HUP)
