JAKARTA, TR – Rangkaian gempa bumi melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menyisakan kerusakan fisik bagi pemukiman warga. Kondisi ini memicu ketidakpastian masyarakat yang masih menghadapi potensi ancaman gempa susulan.
Informasi menjadi elemen vital untuk menjaga kewaspadaan warga terdampak. Kejelasan informasi membantu masyarakat menentukan tindakan penyelamatan yang tepat di lapangan.
Pakar Komunikasi Kebencanaan sekaligus dosen Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina (UPER), Dr. Farah Mulyasari, memberikan pandangannya terkait kondisi ini. Ia menyampaikan tantangan utama dalam menyampaikan pesan risiko saat krisis terjadi.
“Tantangan terbesar komunikasi risiko saat ini adalah bagaimana pemerintah mampu membangun rasa aman secara psikologis bagi masyarakat di tengah kondisi fisik lingkungan yang secara objektif memang belum aman. Pemerintah perlu mengelola ketidakpastian tanpa memicu kepanikan, sambil tetap menjaga kepercayaan publik,” kata Farah.
Farah menilai kecepatan penyampaian informasi sangat krusial karena berkaitan erat dengan rentang waktu emas (golden time). Kecepatan tersebut menjadi kunci utama untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
“Kecepatan adalah pembuka pintu keselamatan, tetapi instruksi yang jelas, terpercaya, dan spesifik yang benar-benar dapat menyelamatkan nyawa,” ujarnya.
Penyampaian informasi kebencanaan memerlukan bahasa yang sederhana dan fokus pada petunjuk tindakan. Arahan tersebut harus mencakup kondisi terkini, lokasi evakuasi yang aman, serta sumber informasi resmi. Langkah ini efektif mencegah celah informasi yang kerap memicu penyebaran rumor dan hoaks.
Peran Strategis Tokoh Lokal dalam Distribusi Informasi
Farah mendorong keterlibatan aktif tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, komunitas lokal, dan relawan. Komponen ini memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi darurat secara merata.
Kondisi geografis NTT yang beragam serta keterbatasan akses sinyal memerlukan saluran komunikasi alternatif. Tokoh lokal bertindak sebagai jembatan komunikasi yang efektif bagi warga setempat.
“Pemerintah dan lembaga seperti BMKG bertugas menyediakan data yang akurat. Namun, tokoh agama, adat, dan relawan memiliki peran penting untuk mengubah informasi tersebut menjadi tindakan penyelamatan nyata di lapangan. Komunikasi kebencanaan baru dikatakan berhasil apabila mampu menggerakkan tindakan penyelamatan nyawa secara mandiri dan teratur,” jelas Farah.
Pengalaman bencana di NTT memberi pelajaran berharga untuk memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat. Sistem komunikasi tidak boleh hanya bergantung pada teknologi digital belaka.
“Komunikasi kebencanaan baru dikatakan berhasil apabila mampu menggerakkan tindakan penyelamatan nyawa secara mandiri dan teratur. Perspektif ini juga kami hadirkan dalam pembelajaran di Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina melalui mata kuliah Komunikasi Kebencanaan, agar mahasiswa memahami peran komunikasi mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan bencana,” pungkas Farah.(HUP)
