Manado, TeropongRakyat.com – Sejumlah pakar lintas disiplin menilai pemerintah berada pada arah kebijakan yang tepat dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Penilaian itu mengemuka dalam diskusi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi” yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).
Pakar energi sekaligus dosen Universitas Sam Ratulangi, Reynaldo Joshua Salaki, mengatakan target nasional bauran EBT sebesar 25 persen pada 2025 memang cukup menantang. Namun, menurutnya, pemerintah sudah menempatkan kebijakan energi pada jalur yang selaras dengan rencana jangka panjang.
“Kalau dibilang, ya menuju ke sana. Kebetulan bulan lalu ada kunjungan dari Direktur PLN pusat ke Universitas Sam Ratulangi. Kami melihat beberapa rencana kerja, termasuk pemasangan energi listrik untuk daerah terluar dan pulau-pulau. Salah satunya untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya,” ujar Reynaldo.
Ia menjelaskan, Indonesia khususnya Sulawesi Utara memiliki potensi besar EBT yang hingga kini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Potensi ini bahkan menjadi magnet bagi masuknya investasi asing. Salah satu contoh, kata Reynaldo, adalah minat investor asal Korea Selatan yang bersedia membangun infrastruktur energi dengan skema kontrak, di mana seluruh fasilitas akan diserahkan kepada pemerintah setelah masa produksi berakhir.
“Ini menunjukkan potensi energi di Indonesia sangat besar. Tidak usah jauh, Likupang sudah memiliki solar power yang besar karena curah matahari tinggi. Daerah lain belum banyak dieksplorasi, padahal potensi tidak hanya solar power, tetapi juga hydro dan lainnya,” tuturnya.
Pakar ekonomi Universitas Negeri Manado, Dr. Robert R. Winerungan, menilai kebijakan pemerintah mendorong biofuel, etanol, dan perluasan infrastruktur listrik desa merupakan langkah strategis yang sejalan dengan kebutuhan transisi energi nasional.
Menurutnya, pengembangan EBT membawa efek domino terhadap sektor ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah kebangkitan sektor pertanian apabila harga komoditas bahan baku bioenergi mampu memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
“Kalau harga itu cukup untuk biaya produksi dan memberi pendapatan layak, tentu makin banyak orang menjadi petani tebu, jagung, dan lainnya. Pengangguran berkurang. Selama ini harga komoditas murah membuat mereka enggan kembali ke pertanian. Kalau harga tebu, jagung, dan ubi lebih tinggi daripada biaya produksi, maka sektor pertanian akan bangkit,” ungkapnya.
Meski menilai pembangunan infrastruktur EBT membutuhkan biaya besar, Robert menilai potensi energi bersih Indonesia sangat mampu mengundang minat investor. Pemerintah, kata dia, harus mempermudah regulasi dan memberikan insentif agar ekosistem investasi semakin berkembang.
“Banyak yang tertarik berinvestasi kalau menguntungkan. Tantangannya adalah biaya operasional yang tidak kecil. Kalau bisa ditekan lewat regulasi yang baik, investor pasti masuk karena mereka melihat keuntungan,” jelasnya.
Pakar komunikasi publik Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Apriles A. Mandome, turut menilai bahwa komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran terhadap inovasi dan penguatan EBT sudah mengarah dengan baik. Bahkan, Presiden Prabowo dinilai aktif mengangkat potensi EBT Indonesia dalam berbagai forum internasional.
“Presiden sudah melahirkan regulasi dan roadmap yang mendukung. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah, bisa mengimplementasikan semua kebijakan itu,” kata Mandome.
Robert menambahkan bahwa seluruh pemangku kepentingan energi di Indonesia harus berkontribusi dalam mencapai target bauran energi nasional. Menurutnya, EBT merupakan keniscayaan global dan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama.
“Jika kita tidak bergerak ke arah EBT, kita akan tertinggal dan terus bergantung pada energi fosil. Indonesia punya kekayaan alam dan demografi. Kalau kita mampu mengoptimalkan EBT, Indonesia bisa menjadi pemain utama internasional,” pungkas Robert.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam beberapa bulan terakhir telah meresmikan sejumlah proyek EBT. Di antaranya PLTMH Wairara (128 kW) di Sumba Timur, NTT, PLTMH Anggi I (150 kW) serta groundbreaking PLTMH Anggi II (500 kW) di Pegunungan Arfak, Papua Barat sebagai bagian dari percepatan bauran energi bersih nasional.(One/Red)
