Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyosialisasikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil tersebut, Indeks Integritas Nasional ATR/BPN secara agregat berada di angka 71,3.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, meminta seluruh jajaran, khususnya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah), memberikan perhatian serius terhadap capaian tersebut guna mendorong peningkatan kualitas layanan dan tata kelola pertanahan.
“Hasil SPI yang diterbitkan KPK ini adalah indikator yang mumpuni untuk melihat situasi layanan dan tata kelola kita. Pak Menteri berharap ada perubahan signifikan terhadap kualitas layanan dan tata kelola kementerian kita. Karena itu, mohon para Kakanwil dan Kakantah memahami dan mengenali situasi dari paparan KPK, lalu benar-benar melakukan pembenahan internal,” ujar Dedi dalam Sosialisasi Hasil SPI ATR/BPN yang digelar secara daring, Rabu (25/02/2026).
Dedi yang juga Koordinator Kerja Sama ATR/BPN dengan KPK menegaskan, mulai April 2026, tim ATR/BPN Pusat bersama KPK akan turun ke daerah untuk memastikan langkah perbaikan berjalan efektif. Program ini berada dalam pengawalan Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari pengawasan internal.
Ia meminta para Kakanwil dan Kakantah mempersiapkan diri secara serius dalam menghadapi tahapan pembinaan dan evaluasi lanjutan tersebut.
Dalam paparan sosialisasi, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Budhi Rustandi, menjelaskan bahwa survei SPI dilakukan melalui proses penyaringan ketat guna menjamin validitas dan akurasi data.
Jumlah responden yang lolos screening terdiri atas:
2.758 responden internal
4.501 responden eksternal
44 responden ahli (eksper)
Secara rinci, indeks integritas ATR/BPN pada:
Responden internal mencapai 83,15 (kategori terjaga)
Responden eksternal mencapai 82,4 (kategori terjaga)
Responden ahli berada di angka 63,89
Nilai dari kelompok ahli inilah yang memengaruhi indeks agregat nasional sehingga berada pada angka 71,3.
“Sudah ada kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK, dan beberapa langkah perbaikan telah disampaikan. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan indeks persepsi pelayanan ATR/BPN,” kata Budhi.
Secara nasional, posisi integritas ATR/BPN berada di peringkat 384 dari 657 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang disurvei dalam SPI 2025.
Budhi juga menyampaikan bahwa indeks SPI untuk sejumlah satuan kerja ATR/BPN Pusat belum dapat dirilis karena jumlah responden belum memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan KPK.
Melalui sosialisasi yang dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kakanwil BPN Provinsi, serta Kakantah se-Indonesia, ATR/BPN diharapkan semakin memahami peta risiko integritas di masing-masing unit kerja.
Hasil SPI 2025 ini ditegaskan bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen evaluasi strategis untuk memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.(ATR/BPN)
