Jakarta, TeropongRakyat.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 300 dokumen pada tahun 2026. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat proses perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Misal (300 RDTR, red) terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan 2.000 RDTR dapat terintegrasi dengan OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 646 RDTR dan 428 di antaranya sudah terhubung dengan OSS. “Sisanya yang belum terintegrasi dengan OSS, target bulan ini semuanya sudah harus selesai,” tegasnya.
Lebih jauh, Nusron memaparkan perkembangan penyusunan RDTR dari lintas sektor yang telah menghasilkan 47 RDTR, sementara dari tahap Persetujuan Substansi ada 34 RDTR, dan dua RDTR telah sampai pada proses penetapan daerah. “Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029,” jelasnya.
Terkait fokus wilayah penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Menurut Nusron, BIG pada 2025 ini telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Jawa, setelah sebelumnya menyelesaikan Sulawesi pada 2024. Selanjutnya, pada 2026 BIG akan menggarap peta Sumatra, 2027 Maluku, NTB, dan NTT, serta sisanya disisir pada 2029. “Oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR berdasarkan kajian dari BIG,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku pimpinan rapat, menekankan pentingnya penyusunan RDTR di wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kemudian, kalau di Sumatra itu di bagian timur, seperti Kepulauan Riau dan sekitarnya, karena wilayah tersebut menjadi perhatian para investor,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, beserta jajaran. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah menteri serta perwakilan dari kementerian/lembaga yang masuk ke dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.(AR/YZ)
