Jakarta, TeropongRakyat.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (15/9/2025).
Menurut Wamen Ossy, keberadaan GTRA yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, merupakan kunci dalam mempercepat reforma agraria. Ia mencontohkan keberhasilan GTRA Kabupaten Majalengka yang berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare dan memberikan kepastian hukum bagi ribuan warga.
“Kami melihat adanya success story di Majalengka. Saat itu, Plt. Bupati berhasil memperjuangkan pelepasan kawasan hutan yang telah ditempati masyarakat selama bertahun-tahun. Hasilnya, lebih dari 1.600 kepala keluarga kini memiliki sertipikat hak atas tanah mereka secara resmi,” ujar Ossy.
Ia menekankan, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat menentukan dalam menyukseskan agenda reforma agraria.
“Pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah. Maka dari itu, GTRA harus diperkuat dan dioptimalkan agar masyarakat yang selama ini belum memiliki kepastian hukum bisa segera mendapatkan haknya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menjelaskan bahwa proses legalisasi tanah di kawasan hutan memerlukan koordinasi erat dengan Kementerian Kehutanan. Hal ini karena kewenangan pelepasan kawasan hutan berada di kementerian tersebut.
“Kementerian ATR/BPN tidak bisa langsung melakukan legalisasi di kawasan hutan sebelum ada pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Karena itu, sinergi lintas kementerian dan dukungan kepala daerah menjadi sangat penting,” tegasnya.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, ini juga dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, yang memaparkan rencana kerja aksi Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Dengan penguatan GTRA dan sinergi semua pihak, pemerintah optimistis reforma agraria tidak hanya menjadi program di atas kertas, melainkan menghadirkan lebih banyak cerita sukses yang benar-benar dirasakan masyarakat.(LS/YZ)
