JAKARTA, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen penuh memberikan dukungan ketahanan energi ATR BPN melalui sektor pertanahan dan tata ruang. Langkah strategis ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Baca juga : https://teropongrakyat.com/kementerian-atrbpn-bantah-program-pemutihan-sertipikat-tanah/
Kementerian ATR/BPN kini tengah menyiapkan potensi lahan besar guna menyukseskan program kedaulatan energi tersebut. Nusron Wahid menjelaskan bahwa instansinya fokus mengidentifikasi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis. Fokus utama dukungan ketahanan energi ATR BPN ini adalah memastikan ketersediaan ruang bagi pembangkit listrik dan transmisi baru.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Berdasarkan data kementerian, total potensi lahan yang dapat mendukung pembangunan energi di Indonesia mencapai 849.000 hektare. Khusus untuk wilayah Pulau Jawa, tersedia ruang antara 50.000 hingga 60.000 hektare yang siap dioptimalkan. Nusron menegaskan bahwa timnya sedang melakukan pemetaan detail agar lokasi-lokasi tersebut segera dapat digunakan oleh investor maupun pemerintah.
Selain penyediaan lahan, kementerian mempermudah aspek perizinan melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dokumen ini menjadi syarat mutlak agar proses perizinan lanjutan bisa berjalan tanpa hambatan birokrasi yang panjang. Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) demi koordinasi yang lebih cepat.
Percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyambut baik kolaborasi ini karena Presiden telah menginstruksikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt. Transformasi ini sangat krusial untuk menekan angka impor bahan bakar minyak yang membebani devisa negara.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” tutur Bahlil Lahadalia.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian energi Indonesia dalam waktu dekat.(ATR/BPN)
