TALAUD, TR – Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud bergerak cepat untuk mengamankan aset publik. Mereka menggandeng Kejaksaan Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaud. Ketiga instansi ini resmi menandatangani perjanjian kerja sama pada Selasa (02/06/2026). Kerja sama ini berfokus pada kelancaran sertifikasi aset keagamaan dan negara, termasuk legalisasi tanah wakaf di wilayah tersebut.
Langkah taktis ini menjadi jawaban atas kebutuhan warga Talaud. Selama ini, banyak tempat ibadah yang belum memiliki surat resmi. Oleh karena itu, kolaborasi ini hadir untuk mempercepat pendaftaran tanah rumah ibadah. Pemerintah ingin semua tempat suci memiliki dokumen yang sah dan kuat.
Kerja sama ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Selain itu, program ini juga mendukung tertib administrasi pertanahan. Institusi negara wajib memperkuat perlindungan terhadap aset keagamaan dan aset negara di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Melalui sinergi lintas instansi, mereka berharap proses sertifikasi aset keagamaan dan negara dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
Selanjutnya, program ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Konflik lahan akibat ketiadaan sertifikat tentu bisa berkurang drastis. Masyarakat juga bisa beribadah dengan tenang tanpa rasa khawatir.
Komitmen Bersama demi Kepastian Hukum Aset Negara
Kejaksaan Negeri siap mengawal seluruh proses ini dari sisi hukum. Kehadiran jaksa akan mencegah potensi masalah di kemudian hari. Kantor Pertanahan juga berjanji akan memangkas birokrasi yang berbelit agar target cepat tercapai.
Pihak kementerian agama menyambut baik kerja sama yang strategis ini. “Kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas salah satu tokoh agama.(Tim)
