JAKARTA, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, memberikan instruksi tegas kepada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) untuk segera menuntaskan administrasi tanah tersebut.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut nyata dari hasil Rapat Pimpinan terkait Penerimaan Diterima di Muka (PDDM) yang berlangsung pekan lalu.
Baca juga:
https://teropongrakyat.com/kompetisi-kristal-2026-kementerian-atrbpn-ruang-inovasi-asn/
Wamen Ossy menegaskan bahwa seluruh jajaran harus bekerja ekstra keras menjelang penutupan kuartal pertama tahun ini. Sejak Oktober 2025, pemerintah memang terus fokus mengejar target penyelesaian berkas layanan pertanahan agar tidak ada lagi pekerjaan yang tertunda. Oleh karena itu, ia meminta sisa tunggakan atau backlog dokumen segera turun secara signifikan sebelum memasuki bulan April mendatang.
“Sejak Oktober 2025 kita telah berupaya menyelesaikan target berkas layanan pertanahan, dan ini merupakan bukti upaya kita serius dalam menuntaskan tanggungan yang ada. Untuk backlog sisanya, harus kita turunkan dan selesaikan secara progresif jelang akhir Maret 2026 ini,” ujar Wamen Ossy saat memimpin pertemuan daring pada Jumat (13/03/2026).
Selanjutnya, Ossy menjelaskan bahwa saat ini sekitar 70 persen pengurusan dokumen pertanahan nasional masih menumpuk pada beberapa jenis layanan utama. Pihak kementerian mengidentifikasi sektor krusial seperti pengukuran bidang tanah, pemecahan sertipikat, hingga pendaftaran tanah pertama kali sebagai prioritas utama. Dengan memfokuskan energi pada sektor-sektor tersebut, pemerintah optimis angka tunggakan akan berkurang drastis dalam waktu singkat.
Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) telah memetakan titik-titik krusial yang memerlukan penanganan segera. Wamen Ossy meyakini bahwa konsentrasi pada tiga besar layanan utama akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Pihaknya berharap proses ini berjalan transparan sehingga publik bisa segera merasakan manfaat dari legalitas aset mereka secara utuh.
Sinergi Data dan Penanganan Berkas ATR/BPN di Lapangan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya sinkronisasi data fisik dengan sistem digital GeoKKP. Ia mengingatkan para pimpinan di daerah agar memastikan bahwa produk layanan yang tercatat sudah selesai memang benar-benar telah sampai ke tangan masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan PDDM agar akuntabilitas kementerian tetap terjaga dengan baik.
“Kalau misal di GeoKKP sudah diserahkan (sertipikat/produk layanan pertanahan) kepada masyarakat, tapi fisiknya ternyata masih di tangan kita, tentu dalam konteks layanan itu belum clear ya, itu masuk ke dalam catatan saya terkait PDDM,” tutur Dalu Agung Darmawan secara tegas.
Pertemuan koordinasi ini juga melibatkan jajaran Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan teknis di lapangan. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kementerian ATR/BPN optimis target kerja Maret 2026 akan tercapai tepat waktu. Sinergi ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.(ATR/BPN)
