Banyumas, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya prinsip memanusiakan manusia dalam setiap kebijakan negara. Saat berbicara di Banyumas, ia menjelaskan bahwa memanusiakan manusia atau menggunakan pendekatan kemanusiaan adalah kunci utama untuk menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia secara adil.
Nusron Wahid hadir sebagai narasumber dalam acara Nusantara Young Leaders pada Sabtu (25/04/2026). Di hadapan para mahasiswa, ia berbagi cerita mengenai cara memimpin kementerian dengan hati dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Ia menegaskan bahwa latar belakangnya sebagai mantan aktivis sangat memengaruhi cara ia bekerja saat ini dalam membela hak rakyat.
“Karena kita (mantan) aktivis mahasiswa, cara menyelesaikan masalah itu dengan cara pendekatan yang kemanusiaan dan berkeadilan. Manusia itu kita tempatkan yang utama. Semua kebijakan ini harus memanusiakan manusia,” ujar Menteri Nusron dengan tegas.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat adalah seberapa besar manfaat yang masyarakat rasakan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus digunakan untuk mengangkat harkat masyarakat dan mempermudah urusan rakyat kecil. Ia percaya bahwa kebijakan yang tidak bermanfaat bagi orang banyak tidak akan bisa bertahan lama di muka bumi.
Oleh karena itu, Nusron mengaitkan prinsip kepemimpinan ini dengan nilai moral dan pesan keagamaan yang mendalam. Ia menyampaikan bahwa pemimpin yang mempersulit rakyat akan menghadapi kesulitan yang sama. Sebaliknya, pemimpin yang tulus mempermudah urusan warga akan mendapatkan kemuliaan dalam pengabdiannya.
Pesan untuk Aktivis Mahasiswa dalam Mengkritik Negara
Selanjutnya, Menteri Nusron memberikan pesan khusus kepada para peserta yang hadir mengenai peran penting mahasiswa sebagai pengontrol sosial. Ia mendukung penuh budaya kritik karena mengkritik adalah kewajiban seorang aktivis sejati. Namun, ia mengingatkan agar setiap kritik memiliki tujuan yang jelas demi kemajuan bangsa dan negara.
“Jangan hanya setiap (kebijakan) dikritik dan dicaci maki. Kritik setuju karena berkritik itu adalah kewajiban mahasiswa. Kamu jangan jadi aktivis, kalau tidak bisa mengkritik. Tapi sekali lagi, adalah sengsara kalau mengkritik tidak tahu apa tujuan (kritiknya) untuk negeri,” pungkasnya.(ATR/BPN)
