SEMARANG, TR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan meninjau langsung kualitas layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Semarang pada Sabtu, 18 April 2025. Beliau menegaskan bahwa percepatan pelayanan tanah harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa puas dengan kinerja kementerian.
Kunjungan ini bertujuan memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi mereka tanpa hambatan birokrasi.
Wamen Ossy mengamati jalannya Pelayanan Tanah Akhir Pekan atau PELATARAN yang menjadi andalan di Kota Semarang. Menurutnya, volume permohonan yang tinggi di Jawa Tengah menuntut pegawai bekerja lebih cekatan dan akurat. Beliau mengingatkan jajarannya agar segera menyelesaikan setiap dokumen yang masuk agar tidak terjadi tumpukan pekerjaan di masa mendatang.
“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Di saat yang sama, kita dituntut untuk bekerja cepat dengan tingkat keakuratan yang tinggi,” ujar Wamen Ossy saat memberikan arahan. Beliau berharap standar tinggi ini terus terjaga demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi agraria.
Oleh karena itu, Wamen Ossy meminta mitigasi yang matang agar petugas tidak kewalahan menghadapi dinamika di lapangan. Beliau melarang adanya penundaan berkas karena hal tersebut hanya akan membebani kinerja kantor pada akhir tahun nanti. Percepatan layanan pertanahan secara konsisten merupakan kunci utama dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat dan transparan.
“Siapkan mitigasi, jangan sampai kita kewalahan. Jangan tunda-tunda, selesaikan sekarang supaya di akhir tahun tidak lagi ada rapat-rapat terkait tunggakan,” tegas Wamen Ossy dengan penuh optimisme.
Beliau juga mendorong adanya terobosan baru dalam proses bisnis agar pelayanan menjadi lebih sederhana bagi warga.
Sinergi Kuat demi Layanan Pertanahan yang Optimal
Selanjutnya, Wamen Ossy menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Sinergi ini sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan di daerah sejalan dengan arahan pusat. Beliau meyakini bahwa kolaborasi antarlembaga akan meminimalisir hambatan dalam melayani kebutuhan agraria masyarakat secara luas.
Sebagai penutup, beliau meminta dukungan informasi dari unit daerah mengenai kendala teknis yang ada di lapangan. Informasi tersebut sangat berguna bagi kementerian untuk membenahi kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan di setiap kantor pertanahan akan terus meningkat secara berkelanjutan.(ATR/BPN)
