Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pertanahan di MPP. Melalui langkah evaluasi ini, pemerintah ingin memastikan pelayanan agraria di Mal pelayanan publik semakin optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efisien.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memimpin langsung agenda penguatan ini melalui webinar pada Kamis (02/04/2026). Beliau menegaskan bahwa integrasi layanan merupakan kunci utama dalam memberikan kemudahan bagi warga.
Oleh karena itu, kementerian rutin memantau standar prosedur agar selaras dengan kebijakan nasional yang berlaku saat ini.
Selanjutnya, Dalu menjelaskan hasil evaluasi yang merujuk pada penilaian Kementerian PANRB. Fokus utama perbaikan mencakup aspek koordinasi antarinstansi, termasuk kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah.
Penyelenggaraan layanan pertanahan di MPP harus berjalan sistematis agar memberikan dampak positif yang nyata bagi penerima manfaat.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan secara tegas.
Optimalisasi Pelayanan Agraria di Mal Pelayanan Publik Seluruh Indonesia
Sementara itu, pihak Kementerian PANRB mengungkapkan data sebaran pusat layanan terpadu yang telah beroperasi. Hingga kini, terdapat 305 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian ATR/BPN tercatat aktif mengisi 239 lokasi, menjadikannya salah satu instansi paling proaktif dalam menyediakan pelayanan agraria di Mal Pelayanan Publik.
Dalu Agung Darmawan juga berpesan agar seluruh jajaran Kantor Pertanahan tetap responsif terhadap kebutuhan warga. Pihaknya berharap semua kepala kantor memastikan operasional loket berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi yang modern dan transparan.
“Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas. Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” tambah Sekjen ATR/BPN mengakhiri penjelasannya.(ATR/BPN)
